jpnn.com, JAKARTA - Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Kementerian BUMN Silvester Budi Agung menjelaskan, pendanaan light rail transit (LRT) Jabodetabek belum disetujui dalam RAPBN 2018.
Proyek kereta ringan Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok itu menelan dana Rp 27,5 triliun.
Komisi VI DPR sendiri menolak menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 3,6 triliun.
“Moga-moga tahun 2018 disetujui komisi VI," jelas Silvester, Minggu (5/11).
Adanya penyertaan PMN cukup penting buat proyek tersebut. Yakni untuk melakukan pembiayaan.
Selain PMN, lima bank disebut-sebut juga tertarik melakukan pembiayaan pinjaman seb esar 70 persen atau sekitar Rp 18-19 trilun.
Investor dari luar negeri dikabarkan juga tertarik bergabung dalam proyek itu.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan, secara aturan, proyek LRT Jabodebek tidak ada masalah.
- 1
- 2
- Next
- Pengembang Properti Incar Area di Sekitar LRT
- Hunian TOD Stasiun Juanda dan Tanah Abang Kapan Rampung?
- Menhub: Kekompakan Kami Memberi Jalan dengan MBR
- Adhi Karya Ramaikan Persaingan Hunian TOD
- Banyak Pemda Pengin Punya LRT, Jangan Ulangi Kesalahan DKI
- Pembangunan Berorientasi TOD Solusi Kurangi Kemacetan
0 σχόλια:
Posting Komentar